| download PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003
| download PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
| download TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN
SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN
| download PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
| download PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
| download PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
| download PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG
JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
| download TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
| download DUKUNGAN DARURAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Menanggapi alasan pengunduran diri yang diajuykan Lius. menurutnya, pihak pengurus tengah mempelajari surat yang diajukan Lius sebelum menentukan sikap atau menunjuk penggantinyamenanggapi alasan
Taufik Hidayat meminta rekan-rekannya para pemain bulu tangkis Indonesia untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu korban letusan Gunung Merapi, Oktober laluTaufik Hidayat meminta
Perenang Belanda, Ranomi Kromowidjojo meraih medali emas 50 meter gaya bebas di hari terakhir kejuaraan dunia renang kolam pendek di Dubai, Minggu (19/12).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pojok Antikorupsi di Gedung KPK, tercatat rincian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat negara. Salah satu yang baru saja dilaporkan adalah
Delapan Hakim Konstitusi tersinggung karena mereka dianggap tidak bersih di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini menyusul ucapan Refli Harun yang mengatakan hanya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003